KTT BRICS+ ke-16 di Kazan, Rusia (22-24 Oktober 2024) akan menjadi tonggak penting dalam membentuk tatanan energi global yang lebih multipolar dan multilateral. Dengan berfokus pada demokratisasi sistem energi internasional, ekspansi BRICS+ akan membawa dampak signifikan pada dua sektor utama:

Pertama, BRICS+ menjadi pusat gravitasi transisi energi global. Dengan Argentina, Tiongkok, dan Brasil sebagai produsen lithium terbesar, blok ini siap memimpin revolusi kendaraan listrik dan energi baru terbarukan.

Kedua, BRICS+ akan mendobrak dominasi OPEC+ di pasar minyak dan gas global. Bergabungnya produsen minyak raksasa seperti Arab Saudi, Iran, dan UEA memberi BRICS+ kekuatan untuk mengendalikan pasokan dan harga, serta membentuk kebijakan energi yang lebih independen terhadap AS.

Ekspansi BRICS+ mengguncang hegemoni Barat dan memanaskan kontestasi geopolitik energi. ASEAN dan negara-negara Selatan Global terjepit di tengah. Indonesia harus bersikap tegas: apakah BRICS+ "mesias" energi baru atau ancaman bagi stabilitas global? Keputusan ini akan menentukan arah kebijakan energi Indonesia ke depan.

Omong kosong transisi energi Barat

Invasi Rusia ke Ukraina pada bulan Februari 2022 tidak secara langsung memicu krisis pasokan energi global, tapi membongkar inti permasalahan lama Eropa: ketidakseimbangan bauran energi dan rantai pasok.

Meskipun pasokan LNG Amerika Serikat (AS) berhasil mengatasi krisis energi Eropa jangka pendek akibat konflik Ukraina, keputusan pemerintahan Biden untuk menunda pembangunan terminal LNG baru hingga 2025 mengancam stabilitas energi masa depan Eropa, terutama karena bauran energinya yang belum terdiversifikasi. Lebih lanjut, sanksi dan pembatasan harga justru menjadi bumerang bagi Barat. Pasalnya, Rusia berhasil mengalihkan ekspor ke negara-negara ekonomi besar yang haus energi melalui aliansi BRICS+, seperti India dan China.

Meskipun Uni Eropa telah berupaya mengurangi ketergantungan pada gas alam Rusia melalui kebijakan REPowerEU, yang mendorong diversifikasi bauran energi dan mempercepat transisi menuju energi terbarukan dan nol karbon (termasuk nuklir dan surya), kebijakan ini justru menciptakan ketergantungan baru pada Tiongkok untuk panel surya dan Rusia untuk uranium yang diperkaya sebagai bahan bakar nuklir. Hal ini menunjukkan bahwa, suka atau tidak, Uni Eropa masih membutuhkan Rusia dan BRICS+ untuk memenuhi kebutuhan energinya.

Dengan demikian, rencana transisi energi Uni Eropa terkesan hanya menjadi "wacana". Praktiknya, kilang minyak "siluman" sebagai perantara minyak Rusia justru menjadi solusi instan yang semakin marak. Meskipun Barat sedang menyiapkan sanksi khusus untuk praktik ini, keuntungan yang didapatkan Eropa serta negara-negara pengimpor dan pengolah minyak Rusia seperti India, Turki, Tiongkok, dan Kazakhstan, tampaknya terlalu besar untuk ditolak.

Di sisi lain, BRICS+ berpotensi menjadi pusat gravitasi transisi energi global. Dengan bergabungnya Argentina, BRICS+ kini memiliki tiga dari lima produsen lithium terbesar di dunia, bersama Tiongkok dan Brasil. Sumber daya ini menempatkan BRICS+ pada posisi strategis untuk memimpin revolusi kendaraan listrik dan energi terbarukan, terutama dengan potensi investasi besar dalam proyek-proyek di negara anggota seperti Iran yang memiliki cadangan mineral penting seperti zinc, tembaga dan lithium namun terkendala sanksi ekonomi.

BRICS+: Dilema Barat di Tengah Multipolaritas

Dalam pidatonya pada pertemuan dengan staff senior Kemenlu Rusia di Moskow pada 14 Juni 2024, Vladimir Putin menegaskan empat landasan BRICS+ sebagai jembatan multilateralisme: kesetaraan kedaulatan, inklusivitas, konsensus, dan kolaborasi yang diperkuat. Hal ini menunjukkan bahwa BRICS+ tidak dirancang jadi tandingan NATO atau Barat, melainkan platform alternatif bagi mereka yang memperjuangkan kesetaraan global dan menentang hegemoni unipolar.

Meskipun BRICS+ saat ini bukan ancaman militer bagi NATO, ekspansi kelompok ini dapat mengikis dominasi global NATO yang selama ini ditopang oleh kontrol mereka terhadap produksi minyak dan gas melalui OPEC+. Praktik bossisme dan politisasi sanksi oleh G7/NATO dalam pasar energi telah mendorong negara-negara OPEC+ mencari aliansi alternatif seperti BRICS+.

Integrasi eksportir minyak dan gas besar seperti Arab Saudi, UEA, dan Iran (42% pasokan minyak global), bersama dengan importir raksasa Tiongkok dan India merupakan langkah strategis BRICS+ untuk menciptakan stabilitas rantai pasok dan mekanisme perdagangan komoditas yang independen. Langkah ini memungkinkan mereka beroperasi di luar jangkauan sektor keuangan G7, sekaligus mengurangi ketergantungan pada sistem keuangan Barat.

Mengingat besarnya volume perdagangan dalam jaringan BRICS+, upaya dedolarisasi menjadi opsi yang semakin memungkinkan dan menjadi langkah konkret untuk melemahkan pengaruh finansial Barat/NATO dan memperkuat otonomi ekonomi mereka. Laporan Boston Consulting Group menunjukkan bahwa institusi finansial BRICS+, New Development Bank (NDB), telah menerbitkan seperlima pinjamannya dalam mata uang yuan, dan angka ini diprediksi akan terus bertumbuh. Hal ini mencerminkan komitmen BRICS+ dalam mengurangi ketergantungan pada dolar AS dan menciptakan sistem keuangan yang lebih multipolar.

Meskipun upaya konfrontatif NATO dan Uni Eropa dalam membendung ekspansi BRICS+ sejauh ini masih terbatas pada sanksi terhadap Rusia, potensi perluasan sanksi terhadap anggota lain tetap terbuka, terutama jika negara tersebut dianggap berperan sebagai "negara satelit" selama konflik Ukraina. Kecenderungan ini secara diam-diam disuarakan terhadap China (pintu Rusia ke pasar energi barat), pada KTT NATO 2023.

Namun, sanksi total terhadap produk energi Rusia dan turunannya bukanlah pilihan ideal bagi NATO dan Uni Eropa. Menghilangkan pasokan Rusia dari pasar global hanya akan memicu lonjakan harga dan mendorong negara-negara non-blok untuk bergabung dengan BRICS+, menjadikannya bukan hanya kompetitor ekonomi, tetapi juga kekuatan keamanan regional yang mandiri dan mampu melawan pengaruh Barat dan NATO.

Keputusan stragtegis Indonesia

Kehadiran BRICS+ membuka peluang bagi Indonesia untuk mencapai stabilitas ekonomi berkelanjutan. Melalui institusi finansial BRICS+ seperti NDB dan AIIB, Indonesia dapat meningkatkan kerja sama alih teknologi dan riset serta pengembangan (R&D), mempercepat transisi energi terbarukan, dan mendiversifikasi bauran energi nasional.

Namun Indonesia mesti cermat menentukan langkahnya jika ingin maju tanpa tersandung bahaya keberpihakan dengan memainkan strategi “politik jalan tengah”. Kemitraan dengan BRICS+ jangan dipandang sebagai aliansi eksklusif, tapi kemitraan “strategis prioritas”. Pendekatan ini memungkinkan Indonesia mengakomodasi kepentingan intra-blok sambil menyelaraskannya dengan kepentingan nasional.

Sebagai pusat diplomasi regional, Indonesia dapat memanfaatkan kemitraan ini untuk memperkuat kerja sama intra-blok dan menjadi corong kepentingan negara-negara berkembang (Global South) di forum-forum BRICS+. Partisipasi aktif dalam forum-forum ini akan memungkinkan Indonesia mendorong reformasi institusi-institusi global menjadi lebih inklusif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan dunia yang terus berkembang.

Sustainable Urbanization and Smart Development

Energy Geopolitics: BRICS+ and the Western Dilemma

Analysis Center for BRICS+ and ASEAN